Serikat Nelayan Tradisional: Wawancara dengan Kadjidin

Kabar dari Garis Depan
Melokalisasi Perjuangan Global Melawan Neo-Liberal

Apa yang mendasari atau mendorong lahirnya organisasi SNT?
Cerita singkatnya, PENGGUSURAN…, dengan alasan pemukiman ilegal dan normalisasi kali oleh Pemerintah Provinsi DKI pada beberapa wilayah termasuk Kali Adem ini membuktikan bahwa pola penanganan kasus pemukiman ilegal atau rumah liar tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seperti kehilangan pijakan untuk mencari solusi dalam menangani pemukiman ilegal, kecuali dengan menggusur paksa atau melalui pemberian santunan dana kerohiman. Penggusuran pemukiman seakan menjadi bukti, Pemprov DKI gagal melakukan transformasi kebijakan dalam menyusun standar normatif menata Jakarta.

Kegagalan transformasi kebijakan itu disebabkan tingginya jumlah kelompok urban yang masuk ke Jakarta dan tidak tersedianya ruang yang memadai untuk menampung pendatang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kepadatan akan mudah menghasilkan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Tuntutan untuk tetap bertahan dan bisa sekedar dapat hidup serta berusaha akan membenturkan para pendatang baru dengan tata aturan baku perihal penataan kota melalui penertiban, khususnya Peraturan Daerah No. 11/1998 tentang Ketertiban Umum.

Pendatang yang sudah bertekad untuk tetap bertahan dan berusaha di Jakarta mengharuskan mereka mampu mempersiapkan tempat tinggal dari “tipe ala kadarnya”, tipe kontrakan, hingga “tipe ala Eropa” bagi yang mampu. Kebutuhan rumah untuk tinggal dan usaha menjadikan persoalan lahan untuk tempat tinggal sebagai persoalan tersulit yang dihadapi.

Persoalan bagi Pemprov DKI saat ini adalah bagaimana menata 12 juta penduduknya yang sebagian besar merupakan penduduk pendatang, dimana 60 hingga 70 persen tinggal di kawasan pemukiman padat, resmi maupun ilegal. Fenomena penggusuran pemukiman liar/ilegal inilah yang menjadi akar kontradiksi permasalahn sosial yang berlarut saat ini. Penggusuran tampaknya bukanlah solusi dari hasil tindakan bijak yang terencana, melainkan hasil akumulasi kegagalan dalam menerapkan aturan hukum dan tata aturan normatif dalam merencanakan atau menata lingkungan perkotaan.

Untuk mengurangi jumlah pendatang tinggal dan menetap di Jakarta, pemberian KTP hanya diberikan bagi warga pendatang yang memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak memberikan bantuan program kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Bagi warga yang tidak memiliki syarat administrasi kependudukan dan status tempat tinggal pasti, Pemprov DKI kemudian melakukan penggusuran dengan berlindung atas dasar menegakkan aturan.

Kontorversi dari sisi kemanusiaan tidak pernah menyurutkan aparat ketentraman dan ketertiban dan kepolisian tidak pernah ragu untuk terus melakukan penggusuran di beberapa lokasi di wilayah Jakarta.

Terdapat proses ketidakadilan dalam permasalahan penggusuran, mengingat warga telah kehilangan aset ekonomi rumah tangga akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum, keterbatasan pendidikan dan ekonomi, serta tidak berjalannya upaya pencegahan melalui aturan normatif untuk melindungi mereka sebelumnya dari usaha penipuan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Stigma sebagai pihak yang salah dan melanggar aturan yang telah dijatuhkan Pemprov DKI tidak mampu menghadirkan solidaritas sosial, kecuali perasaan simpati dan prihatin. Tindakan preventif sebelum penggusuran melalui sosialisasi dan pengawasan dari lingkungan kelurahan setempat serta para pemilik lahan cenderung terlambat dan jarang dilakukan. Dengan demikian, penuntasan masalah selalu dilakukan sesudah kondisi di lapangan semakin padat dan kompleks dengan persoalan baru.

Persoalan yang lain ialah pada saat itu beberapa nelayan juga mulai menggunakan metode pukat harimau, metode itu kami tentang karena ia dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan biota laut. Tapi anehnya kelakuan nelayan ini malah oleh pemerintah pada saat itu dilegalkan. Dari sana kami beranjak pikir karena pemerintah tidak merespon maka lebih baik kami memulai perjuangan penderitaan kami dengan cara kami sendiri. Cara yang kami maksud disini adalah dengan cara mengorganisasikan diri kami melalui sebuah organisasi, Kami memulai kongres dalam kerangka membentuk organisasi pada tahun 2000 dengan dihadiri oleh 2000 orang nelayan.

Apa cita-cita politik ke depan?
Cita-cita kami sangat sederhana, kami hanya ingin mendapatkan status sosial yang lebih bermartabat sebagai seorang manusia. Juga kami memandang bahwa persoalan kesejahteraan sosial menjadi sebuah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat sampai terjadi perubahan system. Ya istilahnya Revolusi. Tapi kami lebih menitik beratkan pada membangun kesadaran sosial dan politik melalui aksi massa. Saat ini kami melihat bahwa persoalan nelayan ini jarang dilihat simpatik oleh masyarakat. Masyarakat kota tidak akan tahu seberapa menderitanya seorang nelayan. Tapi kami tidak menyalahkan nasib, kami hanya menginginkan perubahan untuk menjadi lebih baik.

Bagaimana pola pengorganisasian di SNT?
Kami mengorganisasikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Bagi kami saat ini persoalan terbesar adalah terkikisnya identitas manusia secara hakikat oleh makhluk yang bernama globalisasi. Bayangkan globalisasi mewujud dalam bentuk sinetron misalkan, sampai-sampai tanpa disadari membentuk suatu sikap keseharian. Disisi lain secara ekonomi atau politik pada akhirnya kita harus mengakui kekuatan globalisasi.

Dan di sisi lain menyerah adalah suatu pantangan pada akhirnya perjuangan kami hanya ditujukan untuk meraih kemenangan kecil saja. Tentunya kami harus mulai dengan melihat kondisi obyektif dari masyarakat nelayan sesungguhnya. Karena masyarakat nelayan ini kan terbagi jadi beberapa kelas sosial seperti ada nelayan juragan: mereka ini bermodal besar, perahu atau alat produksi milik sendiri terus keuntungan pun untuk sendiri. Ada yang disebut nelayan juru mudi: mereka adalah pengelola kapal istilahnya menggolangkan kapal juragan dengan system 50-50. Dan kelas yang paling rendah adalah nelayan ABK (Anak Buah Kapal): mereka adalah buruh, bisa dipecat kapan saja, tidak diupah tapi sistem bagi hasil, nah yang paling parah adalah mereka itu tidak tergolong dalam pekerja atau buruh yang dilindungi undang-undang.

Seperti apakah struktur Organisasi SNT?
Standar kalau masalah struktur seperti ketua umum, ketua I, ketua harian, ada sekjen, bendahara, humas, satgas, teknisi, pendidikan dan konsumsi. Pertemuan organisasi kami berlangsung pada saat hari-hari besar.

Bagaimana organisasi SNT memodali operasionalnya?
Kami menerapkan iuran wajib sejumlah Rp. 2000/bulan, kami juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Departemen Kelautan berupa pinjaman 2 unit perahu. Dari perahu inilah kami saat ini mulai mengembangkan sayap permodalan kolektif untuk organisasi. Saat ini kami sedang melakukan program budidaya rumput laut dan pengelolaan hasil laut. Kami percaya juga saat ini kami berusaha untuk lebih mandiri dalam membangun ekonomi organisasi.

Buklet Apokalips
http://www.apokalips.org/